Komisi D Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) DKI, mendorong pemprov melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk memperbanyak pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) pada tahun depan.

M embantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian layak

Hal ini selaras dengan integrasi program dan Galeri Huni JAKHABITAT yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta, dalam upaya meningkatkan kuantitas penyediaan hunian terjangkau yang berkualitas untuk warga.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyatakan, pihaknya mendorong pembangunan rusunawa diperbanyak, karena warga Jakarta masih banyak yang membutuhkan sentuhan rumah layak huni.

"Pembangunan rusun membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian layak," ujarnya.

Ida melanjutkan, agar keberadaan rusun bisa dirasakan manfaatnya oleh warga maka Pemprov DKI perlu melakukan sosialisasi secara masif, Selain itu, pemprov juga harus  berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar nantinya hunian tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Apabila ada pembangunan rusunawa kembali kami juga meminta untuk ditambahkan fasilitas transportasi menuju rusun tersebut, untuk memudahkan para penghuni," ujarnya.

Pendapat serupa diutarakan Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif. Dia mengungkapkan, saat ini di Jakarta sudah ada sekitar 70 ribu unit rusun, namun permintaan hunian mencapai 10 kali lipat. Karena itu, perlu dilakukan pembangunan kembali.

Menurutnya, rusunawa saat ini menawarkan beragam keunggulan dengan harga terjangkau. Mulai dari kualitas fisik bangunan dan sarana prasarana lingkungan Rusunawa, serta mengedepankan pemberdayaan penghuninya.

"Kita juga harus menghitung jumlah demand dengan jumlah unit yang dibutuhkan, agar bangunan tersebut tidak sia-sia. Harapan saya, keberadaan rusunawa bisa meringankan biaya warga berpenghasilan rendah," tandasnya.